Selamat datang di Geometri News, sumber berita terkini tentang dunia survei pemetaan dan pertanahan. Pada artikel ini, Geometri News akan membahas langkah strategis pemerintah melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy, serta implementasinya dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia.
Jakarta, 4 April 2024 – Pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy, sebuah inisiatif yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Perubahan ini mendorong percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, yang hasilnya kini menjadi acuan kebijakan pembangunan berbasis spasial. Hal ini mencakup perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi di darat, laut, dalam bumi, dan udara serta penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah melaksanakan media gathering dengan tema Road To One Map Policy Summit (OMP) Summit 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 April 2024.
Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial, Lien Rosalina, menjelaskan bahwa One Map Policy Summit adalah forum lintas pemangku kepentingan untuk mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia.
Selain itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menekankan bahwa hasil percepatan KSP telah digunakan dalam berbagai issue strategis, termasuk pengukuhan kawasan hutan, perizinan sawit, tambang, dan kehutanan di Ibu Kota Nusantara serta tata kelola sawit dan penyusunan tata ruang. Kebijakan Satu Peta juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Stranas Pencegahan Korupsi.
“Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman. Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi,” ungkap Aris.
Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : BIG Kejar Peningkatan Akurasi Model Geoid Indonesia
Menariknya, salah satu pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kebijakan Satu Peta adalah untuk tata kelola industri kelapa sawit di mana telah teridentifikasi kebun kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas 3,3 juta hektar.
Produk peta tematik Percepatan Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti Reforma Agraria, Peta Tutupan Kelapa Sawit, dan lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian, Marcia Tamba.
Sebagai informasi tambahan, One Map Policy Summit 2024 yang akan dilaksanakan pada 26-27 Juni 2024 akan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidang KSP serta mengundang kementerian/lembaga/organisasi dan mahasiswa. Melalui forum ini diharapkan dapat menyediakan wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, hingga generasi muda untuk berjejaring dan bertukar gagasan.
Demikianlah informasi terkait hasil dan implementasi Kebijakan Satu Peta di Indonesia. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berbasis spasial di Tanah Air. Tetap ikuti Geometri News untuk berita terbaru seputar survei pemetaan dan pertanahan, serta harapan-harapan kedepannya dalam mengoptimalkan pemanfaatan data spasial untuk kemajuan bangsa.
Geometri Indonesia, Teman Terbaik Surveyor
