Hai pembaca setia Geometri News! Kami hadir dengan berita tentang kolaborasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung reforma agraria di Indonesia. Di Reforma Agraria Summit 2024, berbagai pihak membahas inovasi data spasial untuk reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Simak laporan lengkapnya berikut ini!
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Reforma Agraria Summit 2024 di Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Mereka menghelat berbagai kegiatan, termasuk Sambung Rasa Reforma Agraria yang membahas implementasi Reforma Agraria selama satu dekade terakhir.
Peran Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, membahas hasil Workshop dan Penyusunan Baseline Reforma Agraria 2025-2029 sebagai narasumber. Ia menjelaskan bahwa berbagai instansi pemerintah mengintegrasikan data geospasial menjadi peta tematik dengan referensi basis data akurat serta konsisten dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).
Tanggung Jawab dan Kualitas Data
“Setiap walidata bertanggung jawab terhadap data tersebut. “Kami harus menjamin kualitas dan standar data, termasuk data digitalnya, saat menyerahkannya ke geoportal yang diakses banyak orang,” kata Aris pada Jumat, 14 Juni 2024. Ia menambahkan bahwa KSP bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel dalam sumber daya dan tata ruang.
Manfaat KSP dalam Reforma Agraria
Kami berharap peta yang terintegrasi dan akurat dapat membantu menyelesaikan konflik lahan akibat tumpang tindih klaim. Selain itu, BIG berkewajiban membantu pembenahan digitalisasi data melalui simpul jaringan. Aris menjelaskan bahwa, sesuai peraturan, semua kementerian dan pemerintah daerah harus memiliki simpul jaringan untuk mengelola IG.
Implementasi KSP dalam Reforma Agraria
Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Serahkan Sertipikat di Kota Dumai, Menteri AHY: Siap Menjadi Kota Lengkap
Upaya Redistribusi Lahan
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendukung redistribusi lahan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir reforma agraria. Ketua Pelaksana Dwi Budi Martono menyatakan tujuan tersebut sejalan dengan Reforma Agraria Summit 2024.
Tujuan dan Capaian Reforma Agraria Summit 2024
Menurut Dwi Budi Martono, tujuan acara ini adalah penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024 serta tindak lanjut kesepakatan sembilan menteri pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029.
Kelompok Kerja dan Resolusi
Dwi menyatakan bahwa empat kelompok kerja sepakat untuk menyelesaikan legalisasi aset di permukaan air, pulau kecil, dan pulau terluar. Selain itu, mereka juga menyetujui penyelesaian pertanahan transmigrasi dan konflik agraria pada aset negara, daerah, BUMN, dan BUMD yang di kuasai masyarakat.
Partisipasi dan Peran Peserta
Sebagai informasi, 523 peserta dari tim percepatan reforma agraria, pimpinan tinggi kementerian/lembaga, gubernur, serta perwakilan bupati dan wali kota menghadiri Reforma Agraria Summit 2024. Tim perumus yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan Civil Society Organization (CSO) memperkuat acara ini dengan menyusun hasil pembahasan sebagai rumusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan reforma agraria di Indonesia.. (BA/NIN)Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum
Kolaborasi antara BIG dan ATR/BPN menunjukkan betapa pentingnya data geospasial yang akurat dan terintegrasi dalam pelaksanaan reforma agraria. Kebijakan Satu Peta diharapkan menyelesaikan konflik lahan secara efektif, efisien, dan adil, sehingga kami dapat mencapai tujuan reforma agraria dengan lebih baik.
Terus ikuti Geometri News untuk mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan geospasial dan berbagai topik menarik lainnya! Sampai jumpa di artikel berikutnya!
Geometri Indonesia, Teman Baik Surveyor
