You are currently viewing BIG & ATR/BPN : Berkolaborasi Dukung Pemenuhan Data Spasial dalam Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

BIG & ATR/BPN : Berkolaborasi Dukung Pemenuhan Data Spasial dalam Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Hai pembaca setia Geometri News! Kali ini kami hadir dengan berita mengenai kolaborasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Dalam acara Reforma Agraria Summit 2024, berbagai upaya dan inovasi dalam pemenuhan data spasial dibahas untuk mendukung tercapainya tujuan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Simak laporan lengkapnya berikut ini!

Denpasar, Berita Geospasial – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Reforma Agraria Summit 2024 pada 14-15 Juni 2024 di Denpasar, Bali. Berbagai kegiatan dihelat, termasuk Sambung Rasa Reforma Agraria yang membahas implementasi Reforma Agraria selama satu dekade terakhir.

Peran Badan Informasi Geospasial (BIG)

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, hadir sebagai narasumber dan membahas hasil Workshop dan Penyusunan Baseline Reforma Agraria 2025-2029. Ia menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) pada dasarnya adalah data geospasial dari berbagai instansi pemerintah yang diintegrasikan menjadi peta tematik dengan referensi basis data akurat serta konsisten.

Tanggung Jawab dan Kualitas Data

“Setiap walidata bertanggung jawab terhadap data tersebut. Ketika data tersebut sudah diserahkan kepada geoportal yang akan diakses oleh banyak orang, maka kualitas dan standar data harus sudah dijamin, termasuk data digitalnya,” kata Aris pada Jumat, 14 Juni 2024. Aris menambahkan, KSP bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam serta perencanaan tata ruang.

Manfaat KSP dalam Reforma Agraria

Dengan adanya satu peta yang terintegrasi dan akurat, diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian konflik lahan yang sering terjadi akibat tumpang tindih klaim atas lahan. “BIG berkewajiban membantu melakukan pembenahan untuk digitalisasi data melalui simpul jaringan. Melalui peraturan pemerintah telah diatur bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mempunyai simpul jaringan yang mengelola Informasi Geospasial (IG),” kata Aris.

Implementasi KSP dalam Reforma Agraria

Penerapan KSP sangat mendukung pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN dengan menyediakan basis data yang akurat dan terintegrasi. KSP penting untuk perencanaan, pengelolaan, dan resolusi konflik lahan. Dengan data geospasial yang tepat, proses reforma agraria dapat dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan adil.

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Serahkan Sertipikat di Kota Dumai, Menteri AHY: Siap Menjadi Kota Lengkap

Upaya Redistribusi Lahan

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung tujuan akhir dari reforma agraria, yaitu redistribusi lahan yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal di atas sejalan dengan tujuan pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang disampaikan Ketua Pelaksana Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

Tujuan dan Capaian Reforma Agraria Summit 2024

Menurut Dwi Budi Martono, tujuan acara ini adalah penyampaian capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024 serta tindak lanjut kesepakatan sembilan menteri pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 dan penyusunan baseline Reforma Agraria periode 2025-2029.

Kelompok Kerja dan Resolusi

“Kesepakatan tersebut tertuang dalam empat kelompok kerja, antara lain yakni resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar, resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi, resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dikuasai masyarakat,” ujar Dwi.

Partisipasi dan Peran Peserta

Sebagai informasi, Reforma Agraria Summit 2024 dihadiri 523 peserta dari tim percepatan reforma agraria, pimpinan tinggi kementerian/lembaga, gubernur, serta perwakilan bupati dan wali kota. Acara ini juga diperkuat dengan tim perumus yang terdiri dari unsur pemerintah akademisi dan Civil Society Organization (CSO) yang bertugas menyusun hasil pembahasan sebagai rumusan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan reforma agraria di Indonesia. (BA/NIN)

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum

Kolaborasi antara BIG dan ATR/BPN menunjukkan betapa pentingnya data geospasial yang akurat dan terintegrasi dalam pelaksanaan reforma agraria. Dengan penerapan Kebijakan Satu Peta, diharapkan berbagai konflik lahan dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan adil, sehingga tujuan reforma agraria dapat tercapai dengan lebih baik.

Terus ikuti Geometri News untuk mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan geospasial dan berbagai topik menarik lainnya! Sampai jumpa di artikel berikutnya!

Geometri Indonesia, Teman Baik Surveyor

Tinggalkan Balasan