You are currently viewing Komisi II DPR RI Apresiasi Adanya Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Upaya Mengantisipasi Praktik Mafia Tanah

Komisi II DPR RI Apresiasi Adanya Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Upaya Mengantisipasi Praktik Mafia Tanah

Selamat datang di Geometri News, sumber berita terpercaya untuk perkembangan terkini dalam dunia pertanahan dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini, Geometri News membawa berita mengenai apresiasi yang diberikan oleh Anggota Komisi II DPR RI terhadap langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menerapkan digitalisasi data pertanahan.

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Hasanuddin Zainal Abidin: Guru Besar Ahli Geodesi Indonesia

Digitalisasi Pertanahan: Langkah Antisipatif

Kementerian ATR/BPN telah melangkah maju dengan mengadopsi digitalisasi dalam manajemen data pertanahan. Salah satu inisiatif terkait adalah penggunaan layanan elektronik dan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.

Sertipikat Tanah Elektronik telah diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Desember 2023. Program ini dijalankan sebagai pilot project di 13 Kabupaten/Kota Lengkap sebagai langkah awal dalam menerapkan Sertipikat Tanah Elektronik. Kota-kota tersebut meliputi berbagai wilayah di Indonesia, dari Sumatra hingga Papua.

Apresiasi dari Komisi II DPR RI

Apresiasi terhadap langkah digitalisasi Kementerian ATR/BPN disampaikan oleh A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra dalam Rapat Komisi II DPR RI Bersama Kementerian ATR/BPN. Ia mengungkapkan pengalamannya di Provinsi Bali, di mana Sertipikat Tanah Elektronik telah membantu menyelesaikan sertifikasi tanah dengan efisien. Langkah ini dianggap sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi praktik-praktik mafia tanah.

Menyusul kesuksesan pilot project, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan rencana penerapan Sertipikat Tanah Elektronik di 104 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan Kota/Kabupaten Lengkap secara administratif dalam hal pertanahan.

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : BIG Kejar Peningkatan Akurasi Model Geoid Indonesia

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dalam menerapkan digitalisasi data pertanahan telah mendapat apresiasi luas, termasuk dari Anggota Komisi II DPR RI. Semoga inisiatif ini dapat memberikan dampak positif dalam menangani sengketa pertanahan dan mengurangi praktik mafia tanah di Indonesia.

Terus ikuti Geometri News untuk berita terbaru seputar pertanahan, pemetaan, dan inovasi dalam industri survey !

Geometri Indonesia, Teman Terbaik Surveyor

Tinggalkan Balasan