You are currently viewing One Map Policy. Kebijakan Satu Peta Nasional Indonesia

One Map Policy. Kebijakan Satu Peta Nasional Indonesia

Selamat datang di Geometri Pedia, sumber pengetahuan tentang informasi geospasial! Pada kesempatan kali ini, Geometri Pedia akan membahas tentang One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), sebuah inisiatif besar dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur informasi geospasial negara. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai sejarah, konsep, tujuan, dan dampak dari kebijakan ini.

Sejarah

Kebijakan Satu Peta pertama kali diusung pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai respons terhadap perbedaan data peta yang dihadapi oleh pemerintah. Perbedaan tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan strategis nasional. Dengan diperintahkan penyusunan satu peta nasional, tujuan utama One Map Policy adalah untuk menyatukan informasi geospasial dari berbagai sumber menjadi satu referensi yang konsisten.

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : Komisi II DPR RI Apresiasi Adanya Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Upaya Mengantisipasi Praktik Mafia Tanah

Undang-Undang dan Kebijakan Terkait:

Dalam perjalanannya, One Map Policy didukung oleh beberapa peraturan dan kebijakan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Kebijakan ini juga menerima dukungan luas dari berbagai sektor, termasuk kelompok kerja nasional yang bertugas menyusun informasi geospasial tematik.

Konsep dan Implementasi:

Konsep utama dari One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa tidak ada perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai satu-satunya referensi, standar, basis data, dan geoportal.

Badan Informasi Geospasial (BIG) bertanggung jawab sebagai lembaga pusat yang mengoordinasikan implementasi Kebijakan Satu Peta Geospasial (One Map Policy). BIG merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan sistem informasi geospasial nasional.

Tujuan

Tujuan utama dari Kebijakan Satu Peta Geospasial Indonesia (One Map Policy) adalah menciptakan satu sumber data geospasial yang terpadu dan akurat yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan kegiatan lainnya. Beberapa tujuan spesifik dari kebijakan ini antara lain:

  • Integrasi Data: Mengintegrasikan data geospasial dari berbagai sumber ke dalam satu platform atau sistem informasi yang terpadu.
  • Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan akses terpadu ke data geospasial yang konsisten dan akurat.
  • Peningkatan Akurasi: Memastikan konsistensi dan akurasi data geospasial yang digunakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan.
  • Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi tentang lahan, hutan, perairan, dan aset alam lainnya.
  • Pemantauan Lingkungan: Memfasilitasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan dengan menyediakan data geospasial yang diperbarui secara berkala tentang kondisi lingkungan.
  • Pengurangan Konflik: Mengurangi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan lahan dengan menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang batas wilayah, hak-hak kepemilikan, dan pemanfaatan lahan.
  • Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan publik dengan menyediakan akses terbuka ke data geospasial.
  • Pembangunan Infrastruktur: Mendukung pembangunan infrastruktur dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang lokasi, kondisi, dan aksesibilitas wilayah.
  • Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk menggunakan data geospasial dalam perencanaan pembangunan lokal, mitigasi risiko bencana, dan pengelolaan lingkungan.

Dengan peran ini, BIG memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelancaran implementasi One Map Policy dan memastikan bahwa sumber daya geospasial yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Dampak dan Manfaat:

Implementasi One Map Policy telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, tata kelola hutan, serta pembangunan ekonomi nasional. Dengan memiliki satu referensi geospasial yang konsisten, keputusan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

Baca Juga Artikel Menarik Yang Lainnya : BIG Kejar Peningkatan Akurasi Model Geoid Indonesia

Demikianlah, One Map Policy merupakan langkah besar dalam pengelolaan informasi geospasial di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat terwujudnya tata kelola yang lebih baik dalam berbagai sektor, serta mempercepat pembangunan nasional menuju masa depan yang lebih baik.

unggu informasi selanjutnya di Geometri Pedia untuk pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia geospasial!

Geometri Indonesia, Teman Terbaik Surveyor.

Tinggalkan Balasan